Contoh Soal APBN & APBD Kelas 11 Semester 2

A. Konsep Dasar APBN dan APBD

Sebelum membahas contoh soal, penting untuk memahami konsep dasar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Keduanya merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh badan legislatif (DPR untuk APBN, DPRD untuk APBD) dan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

1. Pengertian APBN dan APBD:

• APBN: Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang berisi perkiraan pendapatan dan belanja negara dalam jangka waktu satu tahun. APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan.

• APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi perkiraan pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu satu tahun. APBD menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, seperti peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi APBN dan APBD:

APBN dan APBD memiliki beberapa fungsi utama:

• Otorisasi: Memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara/daerah.
• Perencanaan: Menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan dan program pembangunan.
• Pengawasan: Memungkinkan DPR/DPRD dan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.
• Alokasi: Mengarahkan penggunaan sumber daya negara/daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
• Distribusi: Mendistribusikan pendapatan dan belanja secara adil dan merata.
• Stabilisasi: Menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara/daerah.

3. Struktur APBN dan APBD:

Secara umum, struktur APBN dan APBD terdiri dari:

• Pendapatan Negara/Daerah: Sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah. Contoh: Pajak, bukan pajak, hibah.
• Belanja Negara/Daerah: Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah pusat/daerah. Contoh: Belanja pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, bantuan sosial.
• Pembiayaan: Selisih antara pendapatan dan belanja. Jika belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, terjadi surplus. Pembiayaan dapat berasal dari pinjaman atau penggunaan saldo anggaran lebih.

B. Contoh Soal dan Pembahasan APBN

Soal 1:

Berikut ini yang bukan merupakan fungsi APBN adalah…

a. Otorisasi

b. Perencanaan

c. Pengawasan

d. Privatisasi

e. Distribusi

Pembahasan:

Privatisasi bukan merupakan fungsi APBN. Privatisasi adalah penjualan aset negara kepada pihak swasta. Jawaban: d

Soal 2:

Jika dalam suatu tahun anggaran, pendapatan negara Rp 2.000 triliun dan belanja negara Rp 2.200 triliun, maka APBN mengalami…

a. Surplus Rp 200 triliun

b. Defisit Rp 200 triliun

c. Berimbang

d. Inflasi

e. Deflasi

Pembahasan:

Karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka APBN mengalami defisit. Besarnya defisit adalah Rp 2.200 triliun – Rp 2.000 triliun = Rp 200 triliun. Jawaban: b

Soal 3:

Berikut ini yang termasuk dalam belanja modal adalah…

a. Gaji pegawai

b. Pembelian ATK

c. Pembangunan jalan tol

d. Subsidi BBM

e. Bantuan sosial

Pembahasan:

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap, seperti pembangunan jalan tol. Jawaban: c

Soal 4:

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah…

a. Hibah

b. Pajak

c. Retribusi

d. Dividen BUMN

e. Penerimaan dari penjualan aset negara

Pembahasan:

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Jawaban: b

Soal 5:

Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi inflasi adalah…

a. Menaikkan suku bunga bank

b. Menurunkan suku bunga bank

c. Menaikkan pengeluaran pemerintah

d. Menurunkan pengeluaran pemerintah

e. Melakukan devaluasi mata uang

Pembahasan:

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menurunkan pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal kontraktif). Jawaban: d

Soal 6:

Jelaskan mengapa APBN perlu disetujui oleh DPR.

Pembahasan:

APBN perlu disetujui oleh DPR karena:

• DPR merupakan representasi rakyat, sehingga persetujuan DPR menjamin bahwa APBN disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan rakyat.
• Fungsi pengawasan DPR terhadap APBN memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
• Persetujuan DPR memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan APBN.

Soal 7:

Sebutkan dan jelaskan minimal tiga contoh penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pembahasan:

Contoh PNBP:

• Penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA): Penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral.
• Dividen BUMN: Bagian keuntungan yang diserahkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pemerintah.
• Penerimaan dari Jasa: Penerimaan dari jasa yang diberikan oleh pemerintah, seperti biaya pembuatan paspor, visa, dan layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

C. Contoh Soal dan Pembahasan APBD

Soal 1:

APBD disahkan oleh…

a. Presiden

b. Gubernur

c. DPRD

d. Walikota

e. Menteri Keuangan

Pembahasan:

APBD disahkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Jawaban: c

Soal 2:

Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari…

a. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

e. Semua jawaban benar

Pembahasan:

Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Jawaban: e (tergantung konteks soal, opsi D bisa benar jika soal mengarah ke daerah dengan otonomi khusus)

Soal 3:

Berikut ini yang termasuk dalam belanja daerah adalah…

a. Pembayaran utang negara

b. Subsidi BBM nasional

c. Pembangunan sekolah dasar

d. Bantuan untuk negara asing

e. Pembayaran gaji pegawai pusat

Pembahasan:

Pembangunan sekolah dasar merupakan contoh belanja daerah. Jawaban: c

Soal 4:

Jelaskan perbedaan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pembahasan:

• DAU: Dana yang dialokasikan kepada daerah secara umum berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah secara umum, seperti belanja pegawai, operasional, dan pemeliharaan.
• DAK: Dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. DAK bersifat earmarked, artinya penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Contoh DAK: pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Soal 5:

Sebutkan minimal tiga sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pembahasan:

Contoh PAD:

• Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak hotel dan restoran.
• Retribusi Daerah: Pungutan atas jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi sampah.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pendapatan dari pengelolaan aset daerah, seperti sewa tanah dan bangunan, serta dividen dari penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah.

Soal 6:

Mengapa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sangat penting?

Pembahasan:

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sangat penting karena:

• Mencegah Korupsi: Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.
• Meningkatkan Efisiensi: Akuntabilitas memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
• Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
• Partisipasi Masyarakat: Transparansi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan APBD.

Soal 7:

Bagaimana mekanisme penyusunan APBD di daerah Anda? Jelaskan secara singkat.

Pembahasan:

(Jawaban akan bervariasi tergantung pada daerah masing-masing. Contoh jawaban:)

Proses penyusunan APBD umumnya melibatkan beberapa tahap:

1. Perencanaan: Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Penyusunan Rancangan APBD: Berdasarkan RKPD, pemerintah daerah menyusun rancangan APBD.
3. Pembahasan dengan DPRD: Rancangan APBD dibahas bersama DPRD. DPRD dapat memberikan masukan dan perubahan terhadap rancangan APBD.
4. Pengesahan APBD: Setelah disetujui oleh DPRD, APBD disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) tentang APBD.
5. Pelaksanaan APBD: Pemerintah daerah melaksanakan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pengawasan dan Evaluasi: DPRD dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

D. Soal Analisis dan Penerapan

Soal 1:

Pemerintah berencana meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Bagaimana peningkatan investasi ini dapat tercermin dalam APBN dan APBD? Jelaskan dampak positifnya bagi perekonomian.

Pembahasan:

Peningkatan investasi di sektor pendidikan dapat tercermin dalam APBN dan APBD melalui peningkatan alokasi anggaran untuk:

• Belanja Modal: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah, laboratorium, dan perpustakaan.
• Belanja Barang: Pengadaan buku, alat peraga, dan perlengkapan pendidikan lainnya.
• Belanja Pegawai: Peningkatan gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan.
• Beasiswa: Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Dampak positif bagi perekonomian:

• Peningkatan Kualitas SDM: Investasi di pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
• Pertumbuhan Ekonomi: SDM yang berkualitas akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
• Pemerataan Pendapatan: Pendidikan yang merata akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
• Pengurangan Kemiskinan: Pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Soal 2:

Suatu daerah mengalami penurunan pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemi. Bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun APBD yang realistis dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan?

Pembahasan:

Pemerintah daerah dapat menyusun APBD yang realistis dengan:

• Merevisi Target Pendapatan: Menyesuaikan target pendapatan dengan mempertimbangkan penurunan sektor pariwisata.
• Memprioritaskan Belanja: Memfokuskan belanja pada sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial.
• Efisiensi Belanja: Melakukan efisiensi belanja dengan mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas.
• Mencari Sumber Pendapatan Alternatif: Menggali potensi sumber pendapatan alternatif, seperti pajak daerah dari sektor lain atau pinjaman daerah.
• Kerjasama dengan Pihak Swasta: Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, pemerintah daerah perlu:

• Investasi di Sektor Unggulan Lain: Mengembangkan sektor-sektor unggulan lain selain pariwisata, seperti pertanian, perikanan, atau industri kreatif.
• Meningkatkan Kualitas SDM: Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di berbagai sektor.
• Membangun Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan berbagai sektor ekonomi.
• Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor.
• Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.